Assalamualaikum wr. wb.
Berita tentang ujian nasional dengan gonjang-ganjingnya yang mensuarakan model baru (tapi barang lama) evaluasi tahap akhir pada jenjang SMA ini, sepertinya telah disikapi dengan banyak hal dilini pelaksanan pendidikan, yaitu sekolah.
Banyak sekolah yang dengan segera dan bergegas-gegas berusaha melakukan penyiapan melalui kegiatan-kegiatan drilling soal kepada siswa-siswanya, ada yang menangkap dengan emosial dengan melakukan demonstrasi, tapi ada juga yang menanggapinya dengan dingin-dingin saja, toh…, nantinya ketika ujian berlangsung, tinggal tunggu 10 atau 15 menit, simsalabim jawaban akan datang dengan sendirinya.
Pada umumnya sekolah-sekolah di kabupaten kendal, termasuk SMA Cepiring, sejak bulan Nopember ini-pun melakukan usaha yang sama, dengan memberikan tambahan pelajaran ke 9 dan ke 10, pada hari senin, selasa, rabu dan kamis (kenapa tidak sampai sabtu sekalian ya, ga ada dana kaliya). Sebuah usaha positip untuk menyongsong ketakutan akan ketidaklulusan ini. Sesuatu yang dipersiapkan tentunya akan lebih baik daripada tidak dipersiapkan sama sekali. Kompetensi yang telah dicapai siswa pada tahun pertama dan kedua bersekolah di jenjang SMA, coba untuk diulang dan “dikenang” kembali, sehingga pada ujian nasional nanti, kompetensi yang telah dinyatakan tuntas ini kembali dapat dituntaskan kembali (ya…, kalau yang dapat tuntas, kalau yang tidak itu berarti proses evaluasi tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor, yang telah dilakukan dinyatakan tidak berlaku dan tidak ada artinya, atau boleh dikatakan usaha guru dalam melakukan evaluasi masih sangat dirasa tidak profesional, sehingga keputusan yang telah diambil dianulir dengan keputusan kolektif atas nama “ujian nasional”)
Dengan mensitir apa yang dikatakan oleh, Pramudyaningtyas, pada acara talkshow Open House Republik mimpi di Metro TV pada hari Jumat 16 Nopember 2007, yang membahas tentang bulying diantara siswa dan guru kepada siswa, dikatakan bahwa jika kejadian seperti itu tidak terjadi justru aneh, bagaimana tidak terjadi pelecehan dan penghinaan antara sesama siswa atau guru yang merupakan ranah sikap seorang siswa di sekolah, jika sistem pendidikan yang ada dan diterapkan sudah rusak, kurikulum yang diterapkan juga rusak, bahkan gurunyapun juga rusak (wah tersingung juga ni sebagai guru, tapi bener juga khan).
Kembali lagi tentang Ujian Nasional yang sedang di bahas, konsep yang jelas-jelas ambigu, antara penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi ini sepertinya dipantati oleh keputusan pelaksanaan Ujian Nasional yang jelas-jelas bertolak belakang dengan semangat otonomi sekolah yang merupakan salah satu prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lebih jauh lagi, ujian dengan 3 mata pelajaran dan standart minimal 4,25 seperti yang telah terjadi pada tahun tahun kemarin-pun banyak menuai masalah di banyak titik. Tentunya masalah akan lebih banyak muncul jika pembebanan yang diberikan menjadi lebih besar, yang hampir 2 kali lipatnya, yaitu jumlah mata pelajaran yang diujikan menjadi 6 mata pelajaran, dan standart kelulusanpun naik menjadi 5,25 (walalu ini masih punya wacana, namun jika yang mewacanakan adalah orang dari BSNP, maka kepercayaan pelaksanan pendidikan tentunya cukup tinggi.)
Terlebih dengan dikeluarkan Permen Nomor 20 tahun2007, tentang standart penilaian pendidikan yang jelas-jelas menyebutkan bahwa penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik atas koordinasi kepala sekolah. Tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa penilaian pendidikan dilakukan oleh BSNP atas koordinasi dari menteri, atau wakil presiden atau presiden.
Penterjemahan yang terjadi di kendal, sepertinya juga mengamini kebijakan yang dirasa salah ini, insya allah, mulai tanggal 10 Desember 2007, secara serentak semua sekolah setingkat Menengah Atas, akan diselenggarakan Ulangan Umum bersama 6 Mata Pelajaran Ujian Nasional. Sebenarnya ini usaha untuk apa sih…. Secara hirarkis memang guna mensukseskan ujian nasional, maka perlu diselenggarakan, kegiatan-kegiatan sejenis dijenjang yang lebih rendah, seperti di tingkat kabupaten misalnya. Namun andai-toh-pun diinginkan hal tersebut, barangli profesionalisme dalam proses penyelenggaraaan yang terhubung dengan kebijakan yang diambil tentunya harus doptimalkan. Seperti paket yang akan digunakan dalam ulangan umum bersama ini. Dengan model soal tunggal dan kelas homogen yang diterapkan tentunya proses pengawasan menjadi lebih sulit, dan hal ini berujung pada keengganan guru dalam melaksanakan kegiatan koreksi, karena tingkat kerjasama yang tinggi antar siswa (atau barangkali memang hal ini sesuatu yang dikondisikan supaya pada ujian nasional nanti sudah cukup mahir mengelabui pengawas) Belum lagi kalau melihat proses pembuatan soal yang dilakukan oleh MGMP mata pelajaran terkait, kesan yang paling tepat dimunculkan adalah tidak ada keseriusan.
Dan jika proses yang terjadi pada awalnya adalah sedemikian, maka dapat dipastikan maka hasil yang akan diharapkapan ya tidak ada keseriusan tersebut. Yang kemudian terjadi pada pemikiran adalah, apa gunanya penyelenggaraan ulangan umum bersama ini. Jika memang pengkodisian yang terjadi adalah sedemikian, adakah motif-motif lain dari MKKS dalam penyelenggaraan ulangan umum bersama ini. Adakah ini hanyalah usaha untuk meminimalkan pembiayaan ulangan umum sekolah, yang memang logikanya, jika ditanggung oleh banyak sekolah tentunya akan lebih murah dibanding diselenggarakan secara mandiri, ataukan usaha pencarian dana kesejahteraan bagi MKKS, atau entahlah apa. Tapi yang jelas, jika profesionalisme guru tetap tidak diakui baik secara nasional maupun oleh kepala sekolah lewat MKKS-nya, maka tidak ada artinya pencanangan guru sebagai pekerjaan profesional, dan sertifikasi hanyalah usaha untuk menambah kesejahteraan guru saja, bukan berujung pada profesionalisme.
Kalau sesama guru sudah tidak saling mempercayai, terus siapa lagi yang dapat dipercayai.
Vivat Guru Indonesia, Save The Education.
Wassalam
Bung Yosi, keresahan anda tentang ujian nasional dan ulangan semester yang akan dilaksanakan oleh MKKS (bukan Dinas P dan K lho) adalh wujud kepedulian anda terhadap pendidikan. Sayapun juga mengkhawatirkan hal yang sama. Semoga kekhawatiran kita itu tidak benar. Barangkali pengalaman masa lalu telah menjadi salah satu belenggu pada hati kita. Dulu ulangan umum (apalagi yang dilaksanakan bersama) sering hanya dilaksanakan sebagai bentuk formalitas, dan yang dijadikan labelnya adalah “DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU, ATAU seribu kata lain yang bisa diterima nalar”. Mengapa saya katakan sebagai bentuk formalitas karena ternyata nggak ada tindak lanjutnya, yang sebenarnya kegiatan tindak lanjut itu yang diperlukan dari output sebuah “pesta besar ULANGAN BERSAMA”.
Saya tidak alergi terhadap kegiatan semacam itu tetapi yang penting itu manfaat dari kegiatan itu dikedepankan. Sudah waktunya kita tinggalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat formalitas saja apalagi kalau ternyata malah “NIATNYA” saja sudah nggak bener (memangnya dukun kok tahu niat orang lain). Harus disadari bersama bahwa untuk kegiatan itu yang digunakan adalah UANG RAKYAT/UANG MURID bukan uangnya sendiri. Maka amanah kepercayaan mengelola itu harus bener, kalau tidak bisa rugi sendiri karena setiap yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan dan kita nggak bisa berdalih dengan logika dan alasan. (ingat QS;Yasin 65).
Saran saya setelah ulangan nanti, dianalsis dan di umumkan hasilnya pada siswa sehingga :
1. siswa tahu berapa nilainya
2. siswa tahu nomor berapa dia bisa menjawab benar dan no berapa yang dia jawab salah
3. materi apa saja yang dia tidak bisa.
Kalau itu dilakukan insya Allah hasilnya bagus, sudah terbukti ada manfaat untuk peningkatan. Saya punya data pendukungnya!.
Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjutk. Amin
Assalamualaikum wr. wb.
Makasih mas ut atas kunjungannya di weblog saya serta tanggapan atas tulisan “ceng-ceng po” yang coba di lontarkan.
Alangkah indahnya jika sustainabilitas dari sebuah program seperti yang mas ut lontarkan tersebut dapat menjadi suatu kenyataan, namun kenyataan yang timbul sepertinya, sistem yang mengitari kita tidak berpihak pada keinginan kita tersebut, hal ini terbukti dari hal yang saya dengar ketika pembuatan soal di SMA 1 Kendal hari sabtu kemarin, pernyataan yang disampaikan oleh pak Topo, bahwa proses koreksi yang dilaksanakan oleh sekolah/guru sendiri (nah ini lagi…, kerja setengah-setengah yang coba dilakukan, kalau memang mau melaksanakan proses evaluasi, kenapa tidak sekaligus dengan pengkoreksiannya dan akan lebih bagus lagi sekaligus dengan analisis dan pemetaan kekuatan masing-masing sekolah, sehingga dapat menjadi “koco benggolo” terhadap proses penyiapan yang telah dilaksanakan yang pada ujungnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan hasil perolehan pada ujian nasional yang menjadi target pelaksanaan kegiatan). Sepintas, hal yang saya tangkap seperti mau proyeknya…, tapi tidak berani menanggung akibatnya, well…., just heaven knows)
Kalau pengkoreksi adalah guru mata pelajaran sendiri, terus apa gunanya soal dibuat secara bersama, apa gunanya dilaksanakan secara bersama, dan apa gunanya semua ini.
Belum lagi kalau di tilik proses pelaksanaan yang akan terjadi di sekolah (wow… kita bukan dukun juga ya…, hingga tahu apa yang akan terjadi pada pelaksanaannya, tapi dari kondisi yang ada bolehkan kita mengoptimasi dari pengalaman yang telah ada…) Siswa dikumpulkan dalam satu kelas yang sama kemudian diuji dengan soal yang sama, diawasi oelh guru yang tidak mengawasi tetapi menunggui siswa dalam mengerjakan soal (maksudnya bekerjasama mengerjakan soal).
Andai yang terjadi adalah hal sedemikian, salahkan jika guru menjadi tidak semangat untuk melakukan koreksi, apalagi jika harus koreksi manual, kemudian harus ditambah dengan menganalisa perolehan siswa terhadap soal yang diujikan.
Dengan berbekal niat baik…, semoga keinginan yang disampaikan oleh mas ut, dapat dijalankan di SMA Cepiring, sehingga perbaikan kondisi yang adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi berikutnya. Amin
Wassalam
Membicarakan tentang UNAS, sepertinya akan berbuah buntut yang amat panjang. Pelaksanaan UNNAS 2006/2007 sudah terlaksana (nggak tahu dah, baik atau jelek hasinya). Tapi yang jelas, saya sebagai guru yang katrok kok banyak menangkap kesan yang tidak sedap dengan berbagai daya upaya dari setiap lembaga pendidikan/ sekolah , agar siswanya banyak yg lulus/ lulus semuanya. Yang saya heran, kok bisa-bisanya banyak siswa yang mendapatkan bocoran kunci jawaban. Yang jadi pikiran saya, apakah mungkin ada semacam instruksi yang terstruktur yang sifatnya TOP- Down atau WIN-WIN SOLUTION. Guru yang memberikan kunci jawaban tentu sepengetahuan TOP Leader dari sekolah yang bersangkutan. Karena kalau sekolah yg bersangkutan meluluskan prosentase yang tinggi dianggap berhasil, dan kondite Kasek dianggap baikdan selamat jabatannya. Kalau di wilayah kabupaten / kota prosentase kelulusan tinggi, tentu Kepala Dinasnya dianggap berhasil dan…langgenglah bahkan bak meteor kariernya. Kalau skop nasional prosentase kelulusan tinggi, tentu Mendiknasnya juga dianggap berhasil, sehingga jabatan menterinya tidak akan digeser oleh Mendiknas dari negeri MIMPI. Ah…itu mungkin hanya pikiran nakal saya, kali ya…!. Dan kata kunci dari semuanya itu terjadi, karena waktu pengambilan naskah UNNAS di sub rayon untuk dibawa ke sekolah sebagai penyelenggara UNAS tidak dikawal oleh TPI (Team Pemantau Independent). Waktu antara naskah UNNAS sampai di sekolah sampai dibagi di ruang ujian pun TPI belum ada. Bagaimana kalau ke depan/ UNNAS yang akan datang 2007/2008, syarat pengambilan naskah UNNAS harus sudah dikawal TPI sampai pendistribusian ke ruang ujian, mungkin akan sangat mengurangi tindak kecurangan yang dimaksud. Demikian sepenggal kegundahan hati saya, mudah-mudahan maksud baik pemerintah dengan UNNAS agar kualitas pendidikan baik, menghasilkan SDM yang baik mendapatkan apresiasi yang signifikan, bukan malah menjadi ajang untuk mendidik para siswa menjadi orang yang curang, AMIN.
Unas 2008 harus disikapi dengan bijak. Sebenarnya UNAS tdk perlu dirisaukan jika kita tahu mekanisme kerja otak kita. Silakan berkunjung ke blog kami, untuk sekedar sharing.
tai